E-Government

Definisi dari E-Government

Adalah Layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan pemerintah 24 jem sehari, 7 hari seminggu –Norris D.F., Fletcher

Mengenai E-Readness

Conectivity

Apakah jaringansudah tersedia secara luas dan dengan harga yang terjangkau?

Information Security

Apakah jaringan dan tempat penyimpanan data sudah isa dipastikan aman?

Human Capital

Apakah sumber daya manusianya sudah mampu mengaplikasikan E-Governmnet

Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam E-Government

1.      Implementasi: memperkanalkan kemunculannya pada masyarakat

2.      Pengembangan: situs pemerintahan bertambah, informasi menjadi semakin dinamis

3.      Interaktif: user bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real-time chat

4.      Transaksional: user bisa membayar layanan secara online

5.      Full-electrinic: e-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan

Prisip-prinsip E-Government

1.      Membangun layanan terhadap masyarakat

2.      Membuat pemerintah dan layanan-layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat

3.      Memberikan solusi terhadap isu-isu sosial

4.      Menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat

5.      Penggunan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien

  

Tujuan dari implementasi E-Government

1.      Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

2.      Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perusahaan secara efektif

3.      Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan

Sasaran-sasaran Pembangunan E-Government

1.      Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau

2.      Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional

3.      Pembentukan mekanisme kominikasi antar lembaga pemerintah serta pentyediaan fasiitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan

4.      Pembentukan sistem me=anajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

Langkah dalamGovernment  menuju E-Government

Pada awalnya pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara MANUAL. Lalu terjadilah TRANSFORMASI ke penyelenggaraan pemerintah Berbasis ICT. Dalam transformasi terjadi perubahan budaya kerja, perubahan proses kerja, SOP dan kebijakan politik, peraturan perundangan, serta leadership. Kemudian setelah itu pemanfaatan ICT yakni berupa penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, penggunaan sistem aplikasi, electrinic data interchange, dan electronic data documentation.

Kerangka arsitektur E-Government

Salah satu kunci E-Government adalah pemanfaatan ICT. Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika, transaksi dan pertukaran data elektronik, dan sistem dokumentasi elektronik

Kelompok sistem

1.      Kelompok sistem aplikasi e-Government yang terorientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)

2.      Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business)

3.      Kelompok sistem aplikasi e-Government yag orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan dan daerah (G2G: Government To Government)

Hambatan-hambatan e-Government

1.      Kultur berbagi belum ada

Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum terbiasa di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini

2.      Kultur mendokumentasi belum lazim

Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kebiasaan kurangnya mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasikan ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi standar dari software

3.      Kurangnya SDM handal

Teknologi informasi merukan sebuah bidang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM handal dibidang teknologi informasi. SDm yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisns/industri. Kekurangan SDM ini menjadi penghambat implementasi dari e-Government

4.      Infrastruktur yang mahal dan belum memadai

Infrastruktur telekomunikasi Indonesia masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik.

5.      Tempat akses yang terbatas

Permasalahan-permasalahan E-Governmentdi Indonesia

1.      Knowledge level: hanya beberapa pejabat yang mengerti apa itu e-Government

2.      Organizational level: adanya sitem sentralisasi pemerintahan membuat tidak bisa mendelegasika kekuasaan untuk pengambilan keputusan

3.      Financial level: terbatasnya  dana untuk pengmbangan e-Government

4.      Legal level: infarstruktur hukum untuk mendukung e-Government belum sepenuhnya diterapkan

5.      Management level: biasanya tidak dikelola dengan baik

6.      Technical level: keterbatasan sarana dan prasarana dan akses terhadap e-Government

7.      Clutural level: masih ada hambatan kecepatan perkembangan anatar ICT dan perubahan kebudayan